Contact : +6285782329000 ongki@taxland.id

Di tengah Pandemi Covid-19, banyak usaha mengalami penurunan pendapatan. Hal ini mengakibatkan pemilik usaha harus berpikir keras untuk mengatur strategi demi kelangsungan usaha miliknya. Banyak pengusaha yang menganggap beban pajak yang wajib mereka bayar terasa berat. Sehingga pemerintah akhirnya membuat PMK 86/2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 (PMK 86/2020) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pemerintah memberikan kebijakan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Kriteria untuk mendapatkan keringanan PPh pasal 21 DTP berupa:

  • Pegawai menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu yang telah diperbarui menjadi 1.189 KLU, wajib pajak perusahaan KITE atau wajib pajak Kawasan Berikat,
  • Memiliki NPWP
  • Pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000.

Dan dengan memenuhi persyaratan berupa:

  • PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
  • PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
  • Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui www.pajak.go.id
  • Melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus Wajib Pajak KITE), atau Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
  • Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui www.pajak.go.id
  • Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah
  • Pemberi Kerja menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan telah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak hanya sampai Desember 2020 sebagai langkah membantu wajib pajak terdampak wabah virus Corona. Sehingga PPh pasal 21 DTP sudah berakhir dan belum ada perpanjangan.

Integra Consulting siap untuk membantu mengurus Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha yang tidak sesuai kriteria dan atau tidak memenuhi persyaratan di atas. Integra Consulting adalah perusahaan yang bermitra dengan Konsultan Pajak Terdaftar (KIP-1510/IP.C/PJ/2015) sehingga dapat membantu pengurusan PPh pribadi maupun WP Badan.

Txt ENPicsArt 01 19 05.32.18

Open chat